Dukung Pembentukan Kementrian Perumahan

Pungutan pajak sektor Perumahan mampu membiayai satu Kementrian, maka Kementrian Perumahan harus ada di kabinet, khusus melayani kebutuhan Rakyat terkait Perumahan, juga agar pajak perumahan bisa tumbuh berlipat ganda untuk mendanai pembangunan di sektor lain.
logoblog

Singkatan Properti

"Kumpulan istilah yang umum ada di dunia properti, jika Anda sedang dan akan memasuki bisnis properti, khususnya perumahan, temukan informasinya disini"


Banyak masyarakat di dunia properti tidak mengeal istilah-istilah yang umum ada di dunia properti, berikut ini kami menyajikan beberapa dari istilah properti, setiap tahun muncul istilah-istilah baru di dunia properti, baik karena munculnya regulasi baru, istitusi baru, produk baru atau singkitan dari metode manajemen baru di bidang properti, berikut ini adalah istilah-istilah umum, yang pada saat artikel ini ditulis :



Daftar Singkatan di Dunia Properti

1AABIAsosiasi Aspal Beton Indonesia
2ADRAlternative Dispute Resolution
3AJBAkta Jual Beli
4AKAINDOAsosiasi Kontraktor Air Indonesia
5AKIAsosiasi Kontraktor Indonesia
6AKLIAsosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
7AMBIAsosiasi Masyarakat Baja Indonesia
8AMDALAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan
9APBDAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10APBNAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11APERSIAsosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia
12APHTAkta Pemasangan Hak Tanggungan
13APJKAsosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
14APPAKSIAsosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat / Alat Konstruksi Indonesia
15APRINDOAsosiasi Penjualan ritel Indonesia
16APSAlternatif Penyelesaian Sengketa
17APUAkta Pengakuan Utang
18AREBIAsosiasi Real Estate Broker Indonesia
19ASAmerika Serikat
20ASTTATINDOAsosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia
21ATAKSIAsosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia
22BAKTIBadan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi
23BAPEPAM-LKBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
24BAPERTARUMBadan Pertimbangan Tabungan Perumahan
25BAPMIBadan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
26BAPPEBTIBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
27BEIBursa Efek Indonesia
28BIBank Indonesia
29BINUS PPBina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
30BLUBadan Layanan Umum
31BLU-PPPBadan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan
32BPHTBBea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
33BPNBadan Pertanahan Nasional
34BPPNBadan Penyehatan Perbankan Nasional
35BPUTBadan Pertimbangan Urusan Tanah
36BSKJKBadan Sertifikasi Keterampilan Jasa Konstruksi
37BTNBank Tabungan Negara
38BUMNBadan Usaha Milik Negara
39BUMDBadan Usaha Milik Daerah
40BUNBendahara Umum Negara
41CARCapital Adequacy Ratio
42CBDCentral Business District
43CPCommercial Paper
44CPFCentral Providence Fund
45DAKDana Alokasi Khusus
46DARINGDalam Jaringan
47DIREDana Investasi Real Estat Ditjen
48AHUDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
49DJKNDirektorat Jenderal Kekayaan Negara
50DKIDaerah Khusus Ibukota
51DPDown Payment
52DPRDewan Perwakilan Rakyat
53DPUDinas Pekerjaan Umum
54DSSDaerah Sempadan Sungai
55EBAEfek Beragun Aset
56EBA-KIKEfek Beragun Aset-Kontrak Investasi Kolektif
57EBA-SPEfek Beragun Aset-Surat Partisipasi
58FLPPFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
59GABPEKNASGabungan Perusahaan Kontraktor Nasional
60GAPENSIGabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
61GAPENRIGabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia
62GSBGaris Sempadan Bangunan
63GSJGaris Sempadan Jalan
64HAKIHimpunan Ahli Konstruksi Indonesia
65HAVEIHimpunan Ahli Value Engineering
66HDBHousing Development Board
67HGBHak Guna Bangunan
68HGUHak Guna Usaha
69HPJIHimpunan Pengembangan Jalan Indonesia
70HIPTASIHimpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia
71HITAKIHimpunan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
72HMETDHak Memesan Efek Terlebih Dahulu
73IHSGIndeks Harga Saham Gabungan
74IKAPRIIkatan Analis Properti Indonesia
75IMBIzin Mendirikan Bangunan Gedung
76INIIkatan Notaris Indonesia
77IPIzin Pendahuluan
78IPOInitial Public Offering
79IPTBIzin Pelaku Teknis Bangunan
80IPBIzin Penggunaan Bangunan
81IQSIIkatan Quantity Surveyor Indonesia
82IUPPIzin Usaha Pusat Perbelanjaan
83IUPMIzin Usaha Pasar Modern
84IUP2TIzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
85IUTMIzin Usaha Toko Modern
86JABODETABEKJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
87KAS1BAKawasan Siap Bangun
88KDBKoefisien Dasar Bangunan Hijau
89KDHKoefisien Daerah
90KEPPRESKeputusan Presiden
91KIKKontrak Investasi Kolektif
92KIK-EBAKontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset
93KINKarya Industri
94KIMPRASWILPemukiman dan Prasarana Wilayah
95KKKartu Keluarga
96KKtPeruntukan Karya Perkantoran
97KLBKoefisien Lantai Bangunan
98KMBKelayakan Menggunakan Bangunan
99KMKKeputusan Menteri Keuangan
100KONDOTELKondominium Hotel
101KPAKredit Pemilikan Apartemen
102KPdPeruntukan Karya Perdagangan
103KPGKarya Pergudangan
104KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
105KPRKredit Kepemilikan Rumah
106KPRSKredit Pembangunan Rumah Swadaya
107KPRSHKredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
108KSEIPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
109KTAKredit Tanpa Agunan
110KTBKoefisien Tapak Basemen
111KTPKartu Tanda Penduduk
112KUHAPKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
113KUHPKitab Undang-Undang Hukum Pidana
114KUH PerdataKitab Undang-Undang Hukum Perdata
115LISIBALingkungan Siap Bangun
116LKBBLembaga Keuangan Bukan Bank
117LPJKLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
118LTVLoan To Value
119MBAMasyarakat Berpenghasilan Atas
120MBMMasyarakat Berpenghasilan Menengah
121MBRMasyarakat Berpenghasilan Rendah
122MBSMortgage Backed Securities
123MENKEUMenteri Keuangan
124MENKIMPRASWILMenteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
125MENKUMHAMMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
126MENPERAMenteri Perumahan Rakyat
127MIManajer Investasi
128MLMMulti Level Marketing
129MOTELMotor Hotel
130NJOPNilai Jual Objek Pajak
131NJOP-PBBNilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan
132NJOPTKPNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
133NPPNilai Perbandingan Proporsional
134NPWPNomor Pokok Wajib Pajak
135OJKOtoritas Jasa Keuangan
136ORIObligasi Ritel Indonesia
137PAMPerusahaan Air Minum
138PDAMPerusahaan Daerah Air Minum
139PBBPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
140PBIPeraturan Bank Indonesia
141PDBProduk Domestik Bruto
142PDNPerdagangan Dalam Negeri
143PEFINDOPemeringkat Efek Indonesia
144PEMDAPemerintah Daerah
145PEMPROVPemerintah Provinsi
146PERMENDAGPeraturan Menteri Perdagangan
147PERPRESPeraturan Presiden
148PHTPenyempurna Hijau Taman
149PIMBPermohonan Izin Mendirikan Bangunan
150PIMB-PBPermohonan Izin Mendirikan Bangunan dan Penggunaan Bangunan
151PKMBPermohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan
152PKPUPenundaan Kewajiban Menggunakan Bangunan
153PLNPerusahaan Listrik Negara
154PMAPenanaman Modal Asing
155PMKPeraturan Menteri Keuangan
156PMDNPenanaman Modal Dalam Negeri
157PNBPPenerimaan Negara Bukan Pajak
158PNPengadilan Negeri
159PNSPegawai Negeri Sipil
160PPPeraturan Pemerintah
161PPAPerusahaan Pengelola Aset
162PPATPejabat Pembuat Akta Tanah
163PPPPusat Pembiayaan Perumahan
164PPHPajak Penghasilan
165PPJBPerjanjian Pendahuluan Jual Beli
166PPJBPerjanjian Pengikatan Jual Beli
167PPNPajak Pertambahan Nilai
168PPnBMPajak Penjualan atas Barang Mewah
169PPPSRSPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
170PPSPPerusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
171PSUPrasarana, Sarana, dan Utilitas
172PTPerseroan Terbatas
173PUPNPanitia Urusan Piutang Negara
174PWCPrwe Waterhouse Coopers
175RABRcncana Anggaran Bangunan
176RABRencana Anggaran Biaya
177RDTRRencana Detail Tata Ruang
178RDTRWRencana Detail Tata Ruang Wilayah
179RDTRKPRencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
180REIReal Estate Indonesia
181REITsReaI Estate Investment Trust
182RITRumah Inti Tumbuh
183RoIReturn on hwestment
184RSRumah Sederhana
185RSSRumah Sangat Sederhana
186RSSRumah Sederhana Susun
187RSHRumah Sederhana Sehat
188RSTRumah Sederhana Tapak
189RTBLRencana Tata Bangunan dan Lingkungan
190RTRWRencana Tata Ruang Wilayah
191RUKANRumah Kantor
192RUKORumah Toko
193RUPORapat Umum Pemegang Obligasi
194RUPSRapat Umum Pemegang Saham
195RUSUNAMIRumah Susun Sederhana Milik
196RUSUNAWARumah Susun Sederhana Sewa
197SATKERSatuan Kerja
198SBKBGSurat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
199SEBISurat Edaran Bank Indonesia
200SHMSertifikat Hak Milik
201SHM-SARUSUNSertifikat Hak Milik-Satuan Rumah Susun
202SKBG-SARUSUNSertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung-Satuan Rumah Susun
203SIBPSurat Izin Bekerja Perencana
204SPKSurat Perintah Kerja
205SPLSurat Penyerahan Lapangan
206SPPLSurat Penunjukan Penggunaan Lahan
207SIPPTSurat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah
208SIPASurat Izin Penggunaan Air Tanah
209SIUPSurat Izin Usaha Perdagangan
210SIUPJPSurat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian
211SIU-P4Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
212SKPPSurat Keterangan Penghentian Pembayaran
213SKPDSurat Ketetapan Pajak Daerah
214SKRDSurat Ketetapan Retribusi Daerah
215SLFSertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
216SMFPT (Persero) Sarana Multigriya Finansial
217SMFSecondary Mortage Fund
218SPSurat Partisipasi
219SPTSurat Pajak Tahunan
220SPOPSurat Pemberitahuan Objek Pajak
221SPPTSurat Pemberitahuan Pajak Terutang
222SPTPDSurat Pemberithuan Pajak Daerah
223SPVSpecial Purpose Vehicle
224SSTBSurat Serah Terima Bangunan
225STMSekolah Teknik Menengah
226STPDSurat Tagihan Pajak Daerah
227STPWSurat Tanda Pendaftaran Waralaba
228STRDSurat Tagihan Retribusi Daerah
229SUNSurat Utang Negara
230SSPDSurat Setoran Pajak Daerah
231SSRDSurat Setoran Retribusi Daerah
232STUPSumbangan Tanah untuk Pembangunan
233TAPERATabungan Perumahan Rakyat
234ThkTerbuka
235TDPTanda Daftar Perusahaan
236TKATingkat Ketahanan Api
237TPBPTanah Pengganti Biaya Pembangunan
238UDGLUrban Design Guide Lines
239UKLUpaya Pengelolaan Lingkungan
240ULIUrban Land Institute
241UMKMUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah
242UMRUpah Minimum Regional
243UPUnit Penyertaan
244UKLUpaya Pengelolaan Lingkungan
245UKMUsaha Kecil dan Menengah
246UPLUpaya Pemantauan Lingkungan
247URAUrban Redevelopment Authority
248UUPAUndang-Undang Pokok Agraria
249WBSWisma Besar WC
250WDGWisma Dagang
251WFLWisma Flat
252WKCWisma Kecil
253WKTWisma Kantor
254WNAWarga Negara Asing
255WNIWarga Negara lndonesia
256WSDWisma Sedang
257WSNWisma Susun
258WTMWisma Taman

Mengapa Kami

Kami tidak sekedar menggambar site plan yang sedang Anda rencanakan, tetapi kami juga memberikan perhitungan kebutuhan biaya proyek, analisa rencana harga jual terhadap biaya, analisa lahan eksisting terhadap efisiensi pelaksanaan. Semoga dukungan keahlian kami kepada Anda mampu mewujudkan pertumbuhan kota di Indonesia dan melahirkan pengusaha properti besar, yaitu Anda.



2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


👉 Klik Hubungi 0812-1231-3066 👈