logoblog

Permenpera

"PERATURANMENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA"


MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


SALINAN

PERATURANMENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014


TENTANG

PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014

tentang

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;


Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340);
  4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriPerumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, danPertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum PusatPembiayaan Perumahan pada Kementerian PerumahanRakyat;
  8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan DalamRangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
  9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2014tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan Dalam Rangka PengadaanPerumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN
RUMAH SEJAHTERA.


BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Pusat Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut PPP, adalahunit organisasi non struktural pada Kementerian Perumahan Rakyatyang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakanKementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yangmenerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dipimpinoleh Direktur Utama.
  2. Bank Pelaksana adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan UnitUsaha Syariah yang bekerjasama dengan Kementerian PerumahanRakyat dalam rangka pelaksanaan Program FLPP melalui KesepakatanBersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional.

  3. Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera, adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
  4. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disebut FLPP, adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.
  5. Tarif KPR Sejahtera adalah imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPP dari Bank Pelaksana yang berupa suku bunga/imbal hasil atas dana program FLPP KPR Sejahtera.
  6. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

BAB II


PROPORSI PENDANAAN KREDIT/ PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Pasal 2

  1. Pendanaan KPR Sejahtera bersumber dari dana FLPP dan dana Bank Pelaksana yang digabungkan dengan proporsi tertentu.
  2. Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. porsi dana FLPP sebesar 75% dari KPR Sejahtera; dan
    b. porsi dana Bank Pelaksana sebesar 25% dari KPR Sejahtera.
  3. Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adari PPP kepada Bank Pelaksana dikenakan tarif KPR Sejahtera sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
  4. Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan Bank Pelaksana dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  5. Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan PPP kepada MBR melalui Bank Pelaksana menggunakan pola executing dimana pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana FLPP ditanggung oleh Bank Pelaksana.

Pasal 3

Proporsi pendanaan dan tarif KPR Sejahtera dicantumkan dalam Perjanjian
Kerjasama Operasional antara PPP dengan Bank Pelaksana.


BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun
2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan
Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 1021), yang
bertentangan dengan peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Disadur dari Kemenpera

Permenpera Nomor 5 Tahun 2014
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Permenpera Nomor 5 Tahun 2014
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Permenpera Nomor 5 Tahun 2014
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

Permenpera Nomor 5 Tahun 2014
PROPORSI PENDANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA


peraturan perumahan, peraturan perumahan cluster, peraturan perumahan subsidi, peraturan perumahan mbr, contoh peraturan perusahaan, peraturan perumahan rakyat, peraturan perumahan subsidi 2021, peraturan perumahan terbaru, peraturan pemajuan perumahan 1989, peraturan pelihara anjing di perumahan, peraturan perumahan dan permukiman, peraturan rumah adalah, peraturan akreditasi rumah sakit, peraturan asisten rumah tangga, peraturan asimilasi rumah, peraturan tentang tunjangan perumahan anggota dprd, peraturan memelihara anjing di perumahan, peraturan bidang perumahan, peraturan rumah bebas ppn, peraturan bangunan rumah tinggal, peraturan beli rumah bebas ppn, peraturan rumah bersubsidi, peraturan rumah bersalin, aturan perumahan bersubsidi, peraturan blud rumah sakit terbaru, peraturan blud rumah sakit, peraturan bangunan rumah sakit, peraturan bantuan stimulan perumahan swadaya, peraturan tata bangunan dan perumahan, peraturan tentang tata bangunan dan perumahan, peraturan pemerintah tentang perumahan bersubsidi, peraturan rumah cluster, peraturan di perumahan cluster, peraturan tentang perumahan cluster, peraturan cssd rumah sakit, contoh peraturan komplek perumahan, contoh peraturan warga perumahan, undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, peraturan rumah dinas pemerintah, peraturan dalam rumah sewa, peraturan daerah rumah susun, undang undang perumahan dan permukiman pdf, peraturan developer perumahan, peraturan di perumahan, peraturan dalam perumahan, peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman, peraturan parkir di jalan perumahan, peraturan renovasi rumah di perumahan, peraturan hewan peliharaan di perumahan, peraturan parkir mobil di perumahan, peraturan fasum dan fasos perumahan, peraturan parkir di perumahan, peraturan perumahan excel, peraturan perumahan ekspor, peraturan perumahan erha, peraturan perumahan elit, e perda, e perancang, e perancang peraturan, peraturan e materai, peraturan rumah flat, peraturan fasum perumahan, undang undang fasum perumahan, aturan fasum perumahan, peraturan farmasi rumah sakit, aturan fasum perumahan subsidi, peraturan fasos fasum perumahan, peraturan tentang fasilitas umum perumahan, peraturan pemerintah tentang fasilitas umum perumahan, peraturan fasilitas umum di perumahan, peraturan rumah genset, aturan gsb perumahan, peraturan gas rumah kaca, peraturan genset rumah sakit, peraturan gadai rumah, peraturan gizi rumah sakit, jadual g peraturan pemajuan perumahan, peraturan rumah hook, peraturan harga rumah subsidi 2021, peraturan harga rumah subsidi 2022, peraturan harga rumah subsidi, peraturan ruang terbuka hijau perumahan, peraturan rumah ibadah covid 2021, peraturan rumah ibadah covid 2022, peraturan rumah ibadah covid, peraturan imb perumahan, peraturan rumah ibadah, peraturan internal rumah sakit, peraturan imb rumah tinggal, peraturan ipal rumah sakit, peraturan industri rumah tangga, peraturan imb rumah ibadah, peraturan tentang izin perumahan, peraturan jalan perumahan, undang-undang jalan perumahan, peraturan lebar jalan perumahan, peraturan tentang jalan perumahan, peraturan pemerintah tentang jalan perumahan, undang-undang perumahan kawasan permukiman, peraturan kawasan perumahan, peraturan rumah kerajaan, peraturan rumah kongsi, undang-undang kawasan perumahan, peraturan kepemilikan rumah untuk orang asing, peraturan komplek perumahan, peraturan keamanan perumahan, peraturan rumah kost, peraturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, peraturan masuk komplek perumahan, peraturan menteri perumahan dan kawasan permukiman, peraturan tentang kewajiban pengembang perumahan, peraturan lingkungan perumahan, peraturan rumah layak huni, peraturan limbah rumah sakit, peraturan laundry rumah sakit, peraturan lift rumah sakit, peraturan limbah rumah tangga, peraturan lelang rumah, undang-undang perumahan malaysia, peraturan menduduki rumah kerajaan, peraturan menyewa rumah, peraturan membuat rumah, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 11/2008, peraturan makam perumahan, peraturan menteri perumahan rakyat, peraturan mengenai perumahan, peraturan menteri tentang perumahan dan permukiman, peraturan pemerintah tentang perumahan mbr, peraturan perusahaan, peraturan perusahaan pdf, peraturan perusahaan in english, peraturan perusahaan adalah, peraturan perusahaan contoh, peraturan perusahaan online, peraturan perusahaan alfamart, peraturan perusahaan pembiayaan, peraturan perusahaan harus didaftarkan, peraturan perusahaan hukumonline, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 12 tahun 2014, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 10 tahun 2012, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 7 tahun 2013, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 11/2008 pdf, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 10 tahun 2010, peraturan menteri perumahan rakyat nomor 22/permen/m/2008, peraturan menteri negara perumahan rakyat, peraturan organisasi rumah sakit, peraturan tentang perumahan, peraturan perumahan permukiman, peraturan pemaju perumahan, peraturan rumah pangsapuri, peraturan rumah ppr, peraturan rumah prima, peraturan rumah panjang, peraturan pemerintah rumah susun, peraturan pembantu rumah tangga, peraturan pemerintah rumah susun terbaru, peraturan rumah quran, peraturan renovasi rumah, peraturan renovate rumah, peraturan pemerintah tabungan perumahan rakyat, undang undang perumahan rakyat, peraturan rth perumahan, peraturan rt perumahan, peraturan rt di perumahan, peraturan rumah subsidi terbaru 2020, peraturan rumah sewa, peraturan rumah subsidi terbaru 2020 pdf, peraturan rumah subsidi terbaru 2021 pdf, peraturan rumah sewa pekerja, peraturan rumah sakit kelas c, peraturan sita rumah, peraturan satuan rumah susun, peraturan security perumahan, peraturan site plan perumahan, peraturan tentang perumahan subsidi, peraturan tentang spm perumahan, peraturan satpam perumahan, peraturan pengesahan site plan perumahan, peraturan pemerintah tentang perumahan subsidi, peraturan taman perumahan, peraturan tentang perumahan mbr, peraturan tentang perumahan kumuh, peraturan rumah tangga gp ansor, peraturan rumah tangga, peraturan rumah tangga peradi, peraturan tentang fasum dan fasos perumahan, peraturan pemerintah tentang perumahan, peraturan ubahsuai rumah, peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman, peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman adalah, peraturan perumahan vokasi, peraturan perumahan ventura, peraturan perumahan vector, contoh peraturan perumahan, peraturan v.a.3, peraturan warga perumahan, peraturan rumah walet, peraturan perumahan xls, peraturan perumahan xxi, peraturan perumahan xi, peraturan perumahan xii, peraturan rumah yang tidak boleh dilanggar, uu perumahan, peraturan zonasi rumah sakit, peraturan perumahan 03, peraturan perumahan 08, peraturan perumahan 01, peraturan perumahan 012, perumahan dp 0 persen, perumahan dp 0 jakarta, peraturan peraturan pemajuan perumahan 2002, peraturan rumah 3 lantai, tata tertib perumahan cluster, peraturan perumahan 46, peraturan perumahan 41, peraturan perumahan 42, peraturan perumahan 45, peraturan perumahan 400 juta, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang rumah susun, peraturan perumahan 50 juta, peraturan perumahan 5 tahun, peraturan perumahan 500 juta, 5 peraturan di rumah, peraturan perumahan 60 juta, peraturan perumahan 61, peraturan perumahan 66, peraturan perumahan 6 tahun 2013, 6 area perubahan, 6 area perubahan kemenkumham, 6 area perubahan reformasi birokrasi, peraturan perumahan 70 juta, peraturan perumahan 77, peraturan perumahan 76, peraturan perumahan 72, peraturan perumahan 7 tahun 2013, peraturan perumahan 81, peraturan perumahan 86, peraturan perumahan 85, peraturan perumahan 82, peraturan perumahan 800 juta, 8 area perubahan, peraturan 8 ball pool, peraturan perumahan 96, peraturan perumahan 90, peraturan perumahan 95, peraturan perumahan 91, peraturan perumahan 92, peraturan 9 ball, permen 9 2016

Mengapa Kami

Kami tidak sekedar menggambar site plan yang sedang Anda rencanakan, tetapi kami juga memberikan perhitungan kebutuhan biaya proyek, analisa rencana harga jual terhadap biaya, analisa lahan eksisting terhadap efisiensi pelaksanaan. Semoga dukungan keahlian kami kepada Anda mampu mewujudkan pertumbuhan kota di Indonesia dan melahirkan pengusaha properti besar, yaitu Anda.



2011 ⦿ 2012 ⦿ 2013 ⦿ 2014 ⦿ 2015 ⦿ 2016 ⦿ 2017 ⦿ 2018 ⦿ 2019 ⦿ 2020 ⦿ 2021 ⦿ 2022


๐Ÿ‘‰ Klik Hubungi 0812-1231-3066 ๐Ÿ‘ˆ